PENELANTARAN PASIEN DAN ASPEK PIDANA DALAM MALPRAKTIK KEDOKTERAN

Image: 
Body: 

A. DEFINISI MALPRAKTIK DAN PENELANTARAN

Malapraktik atau yang biasa disebut Malpraktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan “praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik”, secara harafiah malpraktik atau malpractice, atau malapraxis artinya praktik yang buruk (bad practice) atau praktik yang jelek (Hermin Hadiati, 1998:123). “The term malpractice has a broad connotation and is employed generally to designate bad practice, sometimes called malapraxis, in the treatment of a patient” (Emanuel Hayt, 1963:329). Dikatakan buruk, karena salah dan menyimpang dari yang seharusnya.
Penelantaran sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan “proses, cara, perbuatan menelantarkan” yang merupakan kata kerja dari telantar yang memiliki arti “1. Terhantar, terletak tidak terpelihara ;2. Serba tidak kecukupan (tentang kehidupan); 3. Tidak terpelihara; tidak terawat, tidak terurus :4. Terbengkalai, tidak terselesaikan. Penelantaran pasien merupakan bentuk perbuatan menelantarkan (tidak memelihara, tidak merawat, tidak mengurus, tidak menyelesaikan) tindakan medis dan segala upaya-upaya yang seharusnya dilakukan kepada Pasien oleh Tenaga Medis.

B. ASPEK HUKUM PIDANA DALAM MALPRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA

Sikap batin merupakan hal penting dalam menentukan suatu unsur tindak pidana. Hukum Pidana di Indonesia mengenal adanya dua sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan pidana, yakni kesengajaan dan kelalaian (culpa). Sikap batin malpraktik kedokteran dalam aspek kedokteran pada praktik secara umum adalah sikap batin kealpaan yang artinya ketidaksengajaan atau kelalaian. Berikut merupakan pasal-pasal Malpraktik dalam aspek pidana :

No. Tindak Pidana Pasal/Peraturan Unsur dan Keterangan
1. Penganiayaan Pasal 351 KUHP Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua taun delapan bulan

Biasanya dikenakan kepada Tenaga Medis yang melakukan bedah tanpa informed consent.

#sengaja
2. Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan Pasal 359 dan 360 KUHP Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

#kelalaian
3. Euthanasia Pasal 344 KUHP Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

#sengaja
4. Aborsi Pasal 347 dan 348 KUHP Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

#sengaja
5. Menyebabkan Luka Berat dan Kematian Pasal 84 Undang-Undang Tenaga Kesehatan Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

#kelalaian
6. Membocorkan Rahasia Pasal 322 KUHP Baransiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

#kesengajaan
7. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan Pasal 531 KUHP Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#kesengajaan
8. Tidak memberikan pertolongan pertama Pasal 190 Undang-Undang Kesehatan Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

#kesengajaan
9. Praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan Alat dan Teknologi tanpa izin Pasal 191 Undang-Undang Kesehatan Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

#kesengajaan
11. Bedah plastik untuk Mengubah Identitas Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan Setiap orang dengan sengaja melakukan bedah plastik untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dendan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
#kesengajaan
12. Aborsi Pasal 194
Undang-Undang
Kesehatan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (20 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
#kesengajaan

C. PENELANTARAN PASIEN DALAM ASPEK PIDANA MALPRAKTIK KEDOKTERAN

Sebagaimana Definisi Penelantaran, Penelantaran Pasien secara praktik biasanya dikaitkan dengan Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Orang yang memerlukan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 KUHP dan Tindak Pidana Tidak Memberikan Pertolongan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 Undang-Undang Tentang Kesehatan.
R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan bahaya maut” adalah bahaya maut yang ada seketika itu, misalnya orang berada dalam rumah terbakar, tenggelam di air, seorang akan membunuh diri, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud “memberikan pertolongan” adalah menolong sendiri; dan “mengadakan pertolongan” adalah misalnya memintakan pertolongan polisi atau dokter. Pasal ini hanya dapat dikenakan apabila dengan memberi pertolongan itu tidak dikuatirkan bahwa orang itu sendiri dibahayakan atau orang lain dapat kena bahaya dan orang yang perlu ditolong itu mati.
Pasal 531 KUHP dan Pasal 190 Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan pada umunya mencakup hal yang sama yakni “tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan”. Pasal 531 KUHP merupakan pengaturan secara umum atas Tindak Pidana “meninggalkan orang yang membutuhkan pertolongan”, halmana dapat mengikat kepada siapa saja, tidak hanya Tenaga Medis sedangkan Pasal 190 Undang-Undang Tenaga Kesehatan memiliki batas cakupan 2 (dua) subjek hukum yakni : Pimpinan Fasilitas Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan.
Pengertian Kegawatan Medis atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 Undang-Undang tentang Kesehatan sampai dengan saat ini secara yuridis belum terumuskan dalam satu peraturan perundang-undangan atau hukum positip yang berlaku. Secara sederhana pengertian tentang kegawatan medik adalah, suatu kondisi (baik karena cidera maupun karena penyakit) yang dapat mengakibatkan kematian dan kerusakan tubuh yang bersifat menetap bahkan kematian. Dalam hal ini faktor waktu sangatlah berperan penting (time saving is life saving) atau tindakan pada menit-menit pertama dalam menangani kegawatan medik tersebut dapat berarti besar dan sangat menentukan hidup atau mati pasien.
American Hospital Associatin (AHA) merinci kondisi kegawatan medik : (Ngesti Lestari, 2014:15) :

a. Kondisi dianggap Emergensi

Yakni suatu kondisi yang menurut pendapat pasien, keluarganya atau orang-orang yang membawa pasien ke ruamh sakit memerlukan perhatian medik segera. Kondisi ini berlangsung sampai dokter memeriksanya dan menemukan keadaan yang sebaliknya, pasien tidak dalam keadaan terancam jiwanya.

b. Kondisi Emergensi sebenarnya

Yaitu setiap kondisi yang secara klinik memerlukan penanganan medik segera kondisi ini baru dapat ditentukan setelah pasien diperiksa oleh dokter.

Dari pengertian American Hospital Association tentang kegawatan medik yang menghargai penilaian masyarakat tentang kegawatan medik, maka tidak seorangpun dari mereka yang mengunjungi emergency room boleh ditolak (Veronika Komlawati, 1989;). Jika setelah diperiksa kondisinya menggambarkan yang sebaliknya barulah emergency room atau Tenaga Kesehatan boleh menolak menanganinya dan menganjurkan datang ke poliklinik atau menghubungi dokter pribadinya. Apabila Kesehatan telah melakukan Tindakan Pertolongan Pertama dan kemudian berdasarkan pemeriksaan yang ia lakukan mendiagnosa tidak adanya kondisi kegawat daruratan yang dapat mengancam Pasien dan kemudian menolak memeriksa pasien atau memulangkan atau menganjurkan Pasien untuk dirawat di poliklinik bukanlah merupakan Tindakan Penelantaran Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. (Riki Sidabutar)